Di Forum Parlemen Dunia, Puan Serukan Demokrasi yang Berdayakan Rakyat

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyerukan demokrasi yang tidak sekadar memberikan hak pilih kepada rakyat, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat dan memperluas kesempatan bagi semua.

Hal itu disampaikan Puan saat menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha International Conference Centre, Tanzania, Kamis .

Dalam forum yang dihadiri para ketua parlemen dunia tersebut, Puan berbicara mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang adil serta tatanan global yang lebih demokratis.

Sidang Umum IPU ke-153 mengangkat tema "Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua".

Dalam agenda general debate, Puan mengatakan parlemen memiliki empat tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil. Keempatnya mencakup fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan perwakilan.

“Pertama, legislasi harus menetapkan aturan yang adil dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali, baik politik maupun ekonomi. Kedua, kebijakan anggaran harus memastikan bahwa dana publik berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar untuk menyamakan kesempatan, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kemampuan rakyat,” kata Puan.

Menurut dia, fungsi pengawasan parlemen harus memastikan seluruh otoritas pemerintahan bekerja dalam koridor hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara fungsi perwakilan harus memastikan suara rakyat didengar sebelum sebuah keputusan dibuat.

“Tugas parlemen bukan hanya menghasilkan kebijakan yang tampak bagus di atas kertas, tetapi untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan rakyat,” ujarnya.

Puan mengatakan dinamika global saat ini menunjukkan adanya ketegangan antara demokrasi, kedaulatan nasional, serta kepentingan geoekonomi dan geopolitik. Karena itu, dia menilai kerja sama internasional tetap penting, dengan tetap menghormati hak setiap negara menentukan arah pembangunannya.

Menurut Puan, kedaulatan nasional dan solidaritas internasional bukan dua hal yang bertentangan. Negara-negara yang berdaulat dan setara justru menjadi dasar bagi terbentuknya kerja sama internasional yang adil.

“Dengan demikian, demokrasi tidak hanya harus ada di dalam negara. Demokrasi juga harus ada di antara negara-negara. Tata kelola global harus menyediakan ruang yang lebih adil bagi bangsa-bangsa, besar atau kecil, negara maju atau negara berkembang,” papar Puan.

Dia menilai keputusan global terkait perdagangan, keuangan, teknologi, perubahan iklim, kesehatan, hingga keamanan tidak semestinya hanya mencerminkan kepentingan kekuatan ekonomi atau geopolitik tertentu.

“Keputusan tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan kepentingan kemanusiaan bersama. Di sinilah parlemen dunia memiliki tanggung jawab bersama,” jelasnya.

Puan menekankan, globalisasi harus tetap berjalan seiring dengan prinsip demokrasi, etika, keadilan, dan akuntabilitas.

“Kita harus memastikan bahwa globalisasi tidak memisahkan ekonomi dari demokrasi, teknologi dari etika, pertumbuhan dari keadilan, atau kekuasaan dari akuntabilitas,” tambah Puan.

Karena itu, dia mendorong IPU memperkuat kerja sama antarparlemen agar tatanan global tidak hanya semakin terhubung, tetapi juga lebih demokratis, adil, dan manusiawi.

“Pada akhirnya, tata pemerintahan yang baik bukanlah tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah rakyat, keadilan, martabat, dan kemampuan rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” katanya.

Puan menegaskan demokrasi tidak cukup hanya dengan memberikan hak pilih kepada masyarakat.

“Demokrasi harus memberdayakan rakyat untuk mengubah kehidupan mereka. Pembangunan tidaklah cukup jika hanya menghasilkan pertumbuhan, pembangunan harus memperluas peluang, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kemakmuran bersama,” ujarnya.

Puan kemudian mengajak parlemen negara-negara anggota IPU memastikan tata kelola pemerintahan benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat.

“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mewakili rakyat Indonesia, menyerukan kepada seluruh parlemen anggota IPU untuk bekerja sama membangun tatanan dunia yang lebih baik, lebih makmur, adil, dan manusiawi,” seru Puan.

“Sebuah tatanan yang menempatkan kemanusiaan dan kesejahteraan bersama sebagai inti hubungan antarnegara, serta menghormati martabat dan kedaulatan setiap bangsa,” tegasnya.

Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan kehadiran Puan dalam Sidang Umum IPU ke-153 mendapat sambutan dari sejumlah delegasi.

“Contohnya saat setelah speech, Ibu Ketua DPR disambut oleh delegasi Iran yang menyatakan menghargai pidato beliau yang inspiratif dan merefleksikan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi,” kata Irine.

Menurut Irine, kehadiran Puan di Tanzania juga berkaitan dengan agenda pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029. Pemilihan tersebut berlangsung setiap tiga tahun.

Terdapat tiga kandidat dalam pemilihan tersebut. Dua di antaranya, yakni Azerbaijan dan Australia, disebut memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Indonesia.

Irine mengatakan Puan akan mendengarkan visi dan misi seluruh kandidat serta menemui mereka secara berimbang sebelum proses pemungutan suara.

“Partisipasi Ketua DPR RI Puan Maharani dalam IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa tiga tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029,” jelas Irine.

“Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut,” tutupnya.